BHS : KONEKSITAS TRANSPORTASI SEMI MASSAL SIDOARJO HARUS MERATA ANTAR KECAMATAN DAN TINGKAT DESA

  Bambang Haryo Soekartono (BHS) mempunyai strategi untuk mengembangkan transportasi semi massal masyarakat Sidoarjo. Setelah mencoba berkeliling menggunakan angkutan umum dibeberapa titik, BHS mengungkapkan gagasan-gagasannya terkait pengembangan transportasi tersebut.

  “Sidoarjo membutuhkan transportasi public semi massal untuk wilayah kota dan kecamatan sampai ke desa yang terhubungkan dengan transportasi massal maupun super massal. Transportasi semi massal itu akan menghubungkan 353 kelurahan/desa di 18 kecamatan, Kabupaten Sidoarjo,” Ujar BHS dilansir dari republikajatim.

     Letak sidoarjo yang cukup strategis yaitu antara Kota Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan yang menurtu BHS adalah potensi yang harus dioptimalkan. Menurutnya transportasi semi massal yang menghubungkan berbagai wilayah di Sidoarjo itu penting sebagai pengumpan baik massal ataupun supermassal berupa bus dan kereta api yang menghubungkan kota-kota metropolitan sekitar Sidoarjo.

   Anggota DPR RI Komisi V Periode 2014-2019 ini mengungkapkan konektifitas dalam transportasi public itu sangat penting. Menurutnya semua transportasi public di Sidoarjo harus terkoneksi, bahkan jangkauan konektifitas tersebut harus mampu ke seluruh wilayah kecamatan dan desa di Sidoarjo. Tidak kalah penting juga bisa terkoneksi dengan sarana transportasi massal lainnya seperti bus dan Kereta Api.

     Politisi Gerindra tersebut juga mengungkapkan pemerintah daerah juga perlu berperan dalam memberikan iklim usaha yang baik pada transportasi publik. Penyediaan Public Service Obligation (PSO) juga diperlukan untuk menjamin ketersediaan alat transportasi. Karena jika pendapatan menurun dibawah biaya opersional dana tersebut diperlukan untuk lintasan trayek komersial untuk menjamin ketersediaan alat transportasi.

   Selain itu BHS juga menyambut baik kebijakan Dinas Perhubungan bersama DPRD Sidoarjo yang menjanjikan subsidi Rp 2 miliar. Hal ini untuk melancarkan transportasi siswa-siswi atau pelajar yang ada di Sidoarjo secara gratis. Karena menurutnya keselamatan bagi nyawa public nilainya tidak terhingga, bahkan jika dibandingkan dengan APBD Sidoarjo yang sekitar Rp 5,3 Triliun. Oleh karena itu jaminan terhadap keselamatan transportasi public juga sangat penting selain ketersediaan transportasi.

   “Kami minta DPRD dan Dishub agar menjamin keselamatan nyawa public, ketepatan waktu dan kenyamanan demi kepentingan masyarakat Sidoarjo. Kalau belum bisa nanti kalua saya diamanahi menjadi Bupati Sidoarjo bakal kami realisasikan dengan baik,” Ungkap Bacabup Sidoarjo tersebut.

     Salah seorang pengusaha transportasi Sidoarjo, M Djunaidi mengaku bahwa pengusaha transportasi di Sidoarjo sering merugi. Djunaidi yang sebelumnya punya 15 angkot sekarang tinggal 4 angkot. “Karena itu kami pengusaha dan sopir angkot Sidoarjo mendukung program pemerintah untuk angkot digunakan sarana transportasi pelajar, pegawai dan para karyawan pabrik di Sidoarjo. Itu sudah kami sampaikan ke Dishub dan DPRD Sidoarjo tapi belum ada realisasi. Sekarang angkot di Sidoarjo untuk menutup setoran saja susah. Makanya banyak pengusaha angkot di Sidoarjo mati kutu,” tandas warga desa Wedoro Klurak, Kecamatan Candi Sidoarjo, dilansir dari republikajatim.

    Menanggapi banyaknya kerugian dan kendala yang diungkapkan oleh pelaku usaha, BHS menambahkan bahwa Pemerintah harus menjamin keseimbangan supply dan demand yakni penyedia transportasi dan pengguna transportasi harus ada keseimbangan. Selain itu, BHS juga berkomentar tentang bahan bakar utamanya solar. Menurutnya harga minyak dunia turun anjlok namun harga bbm di Indonesia tak berubah dan jauh lebih mahal. Dicontohkan di Malaysia dan Singapura yang harganya sudah mencapai Rp.2.600 sampai Rp3.200 per liter.

  “Tugas pemerintah mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina agar segera menyesuaikan harga BBM sebenarnya untuk meringankan biaya BBM bagi transportasi public massal dan semi massal. Bila harga sebenarnya subsidi solar Rp1.000/liter dan premium Rp1.500/liter maka selayaknya harga BBM nasional Rp3.000 sampai Rp3.500. Selain itu yang perlu diperhatikan dan dipahami adalah transportasi yang tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat dan jaminan keselamatan serta jaminan kenyamanan untuk transportasi publik,” Tegas BHS .